Bamsoet Dorong Pengangkatan 1 Juta Guru Honorer Menjadi ASN P3K Dipercepat

BANJARNEGARA, suaramerdeka-banyumas.com - Guru merupakan profesi yang mulia, pahlawan tanpa tanda jasa, pendidik generasi penerus bangsa. Karena itulah, kesejahteraan para guru ini harus diperhatikan.

Hal ini disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI hari ke-6 dalam kunjungan ke Dapil-7 bersama Keluarga Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Banjarnegara, Selasa 23 Januari 2024.

Bambang Soesatyo yang akrab dipanggil Bamsoet ini juga mengingatkan para calon presiden dan calon wakil presiden agar meningkatkan kesejahteraan guru jika nanti memenangkan Pilpres.

Baca Juga: Klasemen Sementara Grup D Babak PlayOff Degradasi Liga 2, PSCS Cilacap Tempel Persipura

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mendorong supaya pengangkatan status 1 juta lebih guru honorer menjadi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dapat dipercepat prosesnya. Sehingga kesejahteraan para guru akan meningkat.

Perhatian pada nasib guru merupakan suatu hal yang wajib agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa meningkat. Tanpa adanya kesejahteraan guru yang baik, kata Bamsoet, maka niscaya kualitas pendidikan akan baik.

Di depan para anggota PGRI, Bamsoet mengatakan saat ini masih ada daerah yang tunjangan penghasilan gurunya lebih rendah dari petugas kebersihan.

Baca Juga: Rejo Semut Ireng Banyumas Terus Bergerak Menangkan Prabowo-Gibran, Di Pasar Patikraja Bagikan APK

"Padahal, guru merupakan profesi yang demikian mulia, mendidik calon generasi penerus bangsa,"katanya.

Bamsoet juga berpesan, sebagai tempat bernaung para guru, keberadaan PGRI harus tetap solid dan jangan sampai terpecah belah. Apalagi di tahun 2024 ini yang merupakan tahun politik. Dengan begitu, PGRI akan terus menjadi lokomotif dalam memajukan kehidupan pendidikan di Indonesia.

"PGRI merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengelola dan mengawasi anggaran pendidikan dalam APBN. Perlu kita sadari, masih ada persoalan-persoalan mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah,"katanya.

Baca Juga: Tampil Gemilang, PSCS Cilacap Tundukkan Persekat Tegal

Saat ini, sesuai amanat konstitusi, anggaran pendidikan dalam APBN sudah dialokasikan sebesar 20 persen.

Dalam APBN 2024, jumlahnya mencapai sekitar Rp 660,8 triliun. Meski begitu, masih diperlukan evaluasi dan pembenahan dalam distribusi anggaran pendidikan agar tepat sasaran menjawab persoalan mendasar dunia pendidikan.

Bambang Soesatyo juga mengingatkan para guru agar jangan sampai termakan isu terkait suku, ras dan agama (SARA), terlebih saat ini.