paradapos.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mengkoordinasikan upaya percepatan layanan digital pemerintah.
Luhut mengumumkan tugas baru ini melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu (13/1), menyatakan bahwa arahan tersebut disampaikan oleh Presiden dalam sidang kabinet paripurna terkait digitalisasi pemerintahan.
Baca Juga: Gaji PPPK naik 8 persen, intip besaran nya sesuai golongan
Presiden Jokowi menyoroti perlunya mengkonsolidasikan seluruh layanan pemerintahan ke dalam satu portal nasional, dengan tujuan untuk memiliki data yang akurat mengenai jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap instansi, alokasi bantuan sosial, tingkat kemiskinan di setiap daerah, dan informasi terkait.
Luhut menyampaikan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki sistem yang menyajikan data pemerintahan secara akurat, seperti data jumlah pegawai di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Upaya penyederhanaan layanan berbasis digital dari kementerian dan lembaga bertujuan untuk mencegah pemborosan belanja infrastruktur digital dan untuk memudahkan pelayanan masyarakat.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: unews.id
Artikel Terkait
Ketika Hasto Meminta Jokowi Diperiksa, KPK Menghindar: Nuansa Politik Yang Kentara
Saat Rakyat Teriak Adili, Habib Rizieq Shihab: Stop Presiden Prabowo Jangan Lindungi Jokowi Lagi!
ERA JOKOWI: Kebodohan Kolektif Dinilai Sebagai Kebenaran
Lebih Mudah Memprediksi Prabowo Gagal Daripada Akan Sukses