Anies Bandingkan Kenaikan Gaji TNI-Polri dengan Era SBY, Begini Respons Jokowi

- Senin, 08 Januari 2024 | 05:01 WIB
Anies Bandingkan Kenaikan Gaji TNI-Polri  dengan Era SBY, Begini Respons Jokowi



paradapos.com - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik kenaikan gaji TNI-Polri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak lebih banyak jika dibandingkan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jokowi pun buka suara, Ia mengatakan situasi ekonomi yang berbeda-beda.

"Situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda," kata Jokowi usai peresmian Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Gate Tol Limo Utama, Senin (8/1/2024).

Jokowi mengatakan keputusan menaikkan atau tidak, pasti telah merupakan hasil pertimbangan matang. Dirinya lantas bicara terkait eksternal yang tidak terduga seperti Covid yang secara tiba-tiba terjadi hingga perang dagang.

Baca Juga: Timnas Indonesia Jadi Peserta Termuda di Piala Asia 2023


"Kita memutuskan menaikkan dan tidak pasti dengan pertimbangan matang, kalau fiskal kita dalam posisi tertekan dengan eksternal seperti covid, perang dagang, kemudian geopolitik yang tidak memungkinkan ya tidak mungkin kita lakukan semua dengan pertimbangan dan kalkulasi yang matang," ujarnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyoroti terkait gaji TNI-Polri. Ia mengatakan kenaikan gaji TNI-Polri di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo tak lebih banyak dibanding era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, Ia menduga kenaikan gaji TNI-Polri karena terkait Pemilu 2024.

"Tapi dari sisi kebijakan, menurut saya, lebih parah. Kenapa? Karena di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi sembilan kali. Selama era ini hanya naik gaji tiga kali dan akan naik nanti tahun depan, karena menjelang Pemilu mungkin naik gajinya," kata Anies dalam debat Pilpres 2024 di Istora Senayan Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Baca Juga: Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Iran


Selain itu, Anies Baswedan juga menyinggung terkait tunjangan kinerja TNI-Polri yang menurutnya juga kurang ditingkatkan.

"Di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80 persen, lihat Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka," ujarnya.

Baca Juga: Kesemutan Bisa Jadi Gejala Serangan Stroke! Simak Ciri-cirinya Menurut Dokter

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: kaltenglima.com

Komentar