paradapos.com - Disahkannya penyelidikan untuk Pemakzulan Presiden AS Joe Biden membuat ketua DPR AS Mike Johnson alami dilema.
Menurutnya disahkannya penyelidikan Pemakzulan Presiden AS Joe Biden bukanlah tanggung jawab yang enteng dan pihaknya tidak akan memprediksi hasil penyelidikan.
Usai pemungutan suara pengesahan Pemakzulan Presiden AS Joe Biden ini, Johnson menyebut rekaman bukti yang ada tidak dapat diabaikan.
Baca Juga: Langkah Pemakzulan Presiden AS Joe Biden Dimulai, AS Berpotensi Alami Kekacauan Politik
Anggota Partai Demokrat di DPR bersatu dalam menentang resolusi penyelidikan ini, mereka menyebutnya sebagai lelucon untuk membalas dua kali pemakzulan terhadap Trump.
"Semuanya ini adalah trik politik yang ekstrem. Tidak memiliki kredibilitas, legitimasi, dan integritas. Ini hanyalah pertunjukan sampingan," kata anggota DPR Demokrat dapil Massachusetts Jim McGovern saat debat parlemen.
Beberapa anggota Partai Republik di Dewan, terutama yang berasal dari daerah yang politisnya terbagi, enggan memberikan suara dalam pemakzulan Biden, karena takut akan biaya politik yang signifikan.
Tetapi pemimpin Partai Republik telah menjelaskan dalam beberapa minggu terakhir bahwa resolusi ini hanya merupakan langkah dalam proses, bukan keputusan untuk memakzulkan Biden. Pesan tersebut tampaknya berhasil meyakinkan skeptis.
Baca Juga: Flu, Batuk, dan Pneumonia: Cek Perbedaan Gejala, Penyebab, dan Pencegahannya
"Seperti yang sudah kami katakan berulang kali sebelumnya, memberikan suara mendukung penyelidikan pemakzulan bukanlah sama dengan pemakzulan," kata Rep. Tom Emmer, anggota tim kepemimpinan Partai Republik, dalam konferensi pers pada Selasa lalu.
Emmer mengatakan bahwa Partai Republik "akan terus mengikuti fakta-fakta, ke mana pun arahnya, dan jika mereka menemukan bukti pengkhianatan, suap, atau kejahatan besar dan pelanggaran ringan lainnya, maka hanya pada saat itu langkah-langkah berikutnya dalam proses pemakzulan akan dipertimbangkan."
Sebagian besar anggota Partai Republik yang ragu-ragu untuk mendukung usaha pemakzulan juga telah dipengaruhi oleh argumen terbaru dari kepemimpinan bahwa mengizinkan penyelidikan ini akan memberi mereka dasar hukum yang lebih kuat karena Gedung Putih telah mempertanyakan dasar hukum dan konstitusional untuk permintaan informasi mereka. ***
Artikel asli: strategi.id
Artikel Terkait
Pasutri di Sidoarjo Diduga Bekerja Sama Cabuli Siswi SD Penyandang Disabilitas
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Bocor, Sudirman Terpidana Kasus Vina Terciduk Lagi Asik di Hotel bukan di Sel, Benarkah?
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!