Anthony Albanese Minta Dokumen Rahasia Keterlibatan Australia dalam Invasi ke Irak Dibuka ke Publik

HARIAN MASSA - Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese meminta dokumen partisipasi Australia dalam invasi ke Irak, diungkap ke masyarakat. 

Dilansir dari laman X International Defence Analysis @Defence_IDA, dikatakan bahwa hingga saat sudah 20 tahun dokumen itu partisipasi Australia dalam invasi ke Irak itu dirahasiakan. 

Dijelaskan, pernyataan Anthony Albanese itu diungkapkan, pada Rabu (3/1/2024). 

Baca Juga: Menggembirakan PPL dan Petani, Tambahan Anggaran Pupuk Subsidi Sesuai Kebutuhan

"Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memerintahkan penyelidikan mengapa dokumen Kabinet berusia 20 tahun mengenai partisipasi Australia dalam invasi pimpinan AS ke Irak tetap dirahasiakan," katanya, dikutip Harian Massa, Jumat (5/1/2024). 

Menurutnya, sudah sepantasnya warga Australia mengetahui alasan negara mereka melakukan invasi ke Irak, pada perang tahun 2003 lalu. 

"Warga Australia berhak mengetahui alasan negara mereka melakukan invasi ke Irak, perang pada tahun 2003," sambungnya. 

Sementara itu, dilansir dari AP News, dikatakan bahwa Australia telah bergabung dengan Amerika Serikat melakukan invasi Irak, pada tahun 2003. 

Baca Juga: Jawab Komen Pengamat: Petani Bawang Brebes Dukung Kebijakan Pupuk Subsidi

Pada hari Senin, Arsip Nasional Australia merilis catatan Kabinet tahun 2003 sesuai dengan praktik tahunan tanggal 1 Januari, setelah berakhirnya ketentuan kerahasiaan selama 20 tahun.

Namun 78 dokumen yang berkaitan dengan perang Irak ditahan, karena dokumen tersebut disiapkan untuk Komite Keamanan Nasional, sebuah bagian dari menteri Kabinet yang mengambil keputusan terkait dengan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.

Pensiunan pegawai negeri Dennis Richardson telah ditunjuk untuk menyelidiki selama dua minggu apakah dokumen-dokumen itu ditahan sebagai bagian dari upaya menutup-nutupi politik. 

Baca Juga: Korut Tembakkan Lebih dari 200 Peluru Artileri, Korsel Evakuasi Warga

Keputusan mantan pemerintahan konservatif untuk mengirim pasukan tempur Australia untuk mendukung pasukan AS dan Inggris dalam invasi Irak ditentang oleh Partai Buruh kiri-tengah Albanese, yang saat itu merupakan oposisi, dan memicu protes rbesar di Australia sejak Perang Vietnam.