Gibran Melanggar Ketentuan CFD, Menunggu Sanksi Provinsi Jakarta

paradapos.com - Kasus bagi-bagi susu yang dilakukan oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di area Car Free Day (CFD) Jakarta yang berlangsung pada 3 Desember 2023, akhirnya masuk babak baru. Setelah ditunggu-tunggu, Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan Gibran melanggar peraturan pemerintah provinsi DKI, namun tidak melanggar pidana pemilu.

Gibran sendiri menyatakan siap menerima putusan Bawaslu Jakarta Pusat terkait pembagian susu di CFD. Kegiatan pembagian susu di area car free day Jakarta dinilai melanggar peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 Tahun 2016.

Gibran mengaku akan mengevaluasi kegiatan pembagian susu tersebut. Sebelumnya Gibran juga memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat.

Dalam surat putusan tersebut, status temuan ditulis “Ditindaklanjuti”. Bawaslu Jakpus meneruskan hasil temuan tersebut ke Bawaslu DKI Jakarta untuk memberikan rekomendasi kepada instansi terkait.

Pemberian sanksi terhadap Gibran Rakabuming Raka terkait pelanggaran kegiatan bagi-bagi susu di Car Free Day (CFD) Jakarta, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga: Ada 217 WNI di Lebanon, Kemlu Siap Evakuasi Jika Perlu

Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey alias Sonny menjelaskan, pihaknya tidak menjatuhkan sanksi, karena kegiatan Gibran adalah pelanggaran hukum lainnya dalam kepemiluan.

“Kemudian diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Sonny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/1/2023).

Sementara Bawaslu RI juga sudah menyimpulkan bahwa aksi Gibran di area CFD, tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilu.

Aksi Gibran diduga terdapat unsur kegiatan untuk kepentingan partai politik dengan melibatkan calon anggota legislatif dan calon wakil presiden usungan parpol. Bawaslu sebut Gibran melanggar Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 tahun 2016.

Pergub ini mengatur Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) alias CFD. Bunyi pasal 7 yang dilanggar Gibran antara lain: HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Baca Juga: Banyak Bek Ternama Berkumpul, Timnas Indonesia Sudah Kebobolan 10 Gol

Aturan baru mengenai larangan saat CFD sebenarnya sudah tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0077 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan tersebut.

Adapun 15 larangan dalam aturan tersebut, yakni:
1. Berjualan di zona merah.
2. Merokok dan vaping.
3. Membuang sampah sembarangan.
4. Melakukan tindakan kriminal dan tindakan asusila.
5. Membawa hewan peliharaan.
6. Melakukan kegiatan politik atau berbau SARA.
7. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pergerakan pengunjung HBKB.
8. Melakukan kegiatan dan menggunakan alat yang dapat menimbulkan polusi udara.
9. Memasukkan dan memarkirkan kendaraan di dalam koridor HBKB.
10. Mengoperasikan kendaraan bermotor ke area HBKB.
11. Jual-beli produk dan atau jasa (mengamen/mengemis/meminta sumbangan).
12. Tanpa izin melakukan dan atau menyelenggarakan pertunjukan musik, talkshow, gimmick, dan sejenisnya.
13. Tanpa seizin melakukan dan atau menyelenggarakan hal yang melibatkan sponsorship, media promosi dalam bentuk flyering, leaflet, brosur, dan sejenisnya.
14. Menyelenggarakan segala kegiatan yang mendukung kegiatan industri otomotif dan rokok.
15. Memperdengarkan musik dengan suara keras melalui speaker yang dibawa/dipasang pada sepeda.