PARADAPOS.COM - Kuasa hukum warga Desa Kohod, Henri, memberikan tanggapan terkait penangguhan penahanan Kades Kohod Arsin bin Asip dan tiga tersangka lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, dan dua penerima kuasa dari Desa Kohod berinisial SP dan CE.
Keempat tersangka ini diduga terlibat dalam pemalsuan surat lahan di wilayah pagar laut Tangerang, Banten.
“Walaupun saat ini sifatnya penangguhan, proses penyidikan tetap berjalan. Kami berharap Bareskrim memproses kasus ini secara lebih mendalam. Apalagi, saat pengembalian berkas (P-19) kemarin, waktunya sudah sangat mepet dengan akhir masa penahanan,” kata Henri, Kamis (24/4/2025).
Ia juga menyatakan warga Desa Kohod masih memberikan kepercayaan kepada Bareskrim dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Kami masih percaya Bareskrim dan Kejagung akan bekerja secara profesional dan melanjutkan proses penyidikan,” katanya.
Henri menilai penangguhan penahanan sebagai hal yang dimungkinkan secara hukum.
Namun, karena sampai kini Bareskrim belum memproses unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini, ia berpendapat penahanan tidak bisa diperpanjang lebih lanjut.
“Jika nantinya Bareskrim memproses dugaan tindak pidana korupsi, maka masa penahanan bisa diperpanjang lagi karena ancaman hukumannya lebih dari sembilan tahun,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan Kompas.tv, Bareskrim Polri menangguhkan penahanan empat tersangka kasus dugaan pemalsuan surat lahan di wilayah pagar laut Tangerang.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menuturkan hal itu dikarenakan masa pehananan empat tersangka tersebut habis.
"Sehubungan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka sebelum tanggal 24 April (2025)," kata Djuhandhani, Kamis (24/4/2025).
Para tersangka diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, dan surat keterangan tanah.
Kemudian juga surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai November 2024.
Arsin dan tiga tersangka lain ditahan pihak Bareskrim Polri mulai Senin, 24 Februari 2025 hingga akhirnya ditangguhkan penahanannya.
Sudah dapat diduga bhw penegak hukum tidak akan berani dan mau menyentuh oligarki yg selama ini menguasai mereka.
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) April 25, 2025
Ini bukti bhw segitiga SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok) masih sangat kuat.
Rezim Prabowo saat ini tdk bisa berkutik https://t.co/T5fYW5HgO8
Sumber: Kompas
Artikel Terkait
Ini Kronologi Donny Tri Hingga DPP PDIP Kecipratan Uang Harun Masiku
Lepaskan 4 Tersangka, Bareskrim Ogah Ikut Arahan Usut Korupsi Pagar Laut Tangerang, Kenapa?
Roy Suryo Tanggapi Laporan Dugaan Penghasutan Terkait Ijazah Jokowi: Ini Bukan Fitnah, Tapi Kajian Ilmiah!
Bareskrim Tolak Laporan Peradi Bersatu ke Roy Suryo-Tifauzia Soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi!