Diduga Kongkalikong, Beranikah Prabowo Mencopot Jaksa Agung dan Erick Thohir?

'Sanggupkah Prabowo Mencopot Jaksa Agung dan Erick Thohir?'

Oleh: Damai Hari Lubis

Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

Sejak diumumkannya penangkapan Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, atas dugaan keterlibatan dalam kasus pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax, publik kembali dikejutkan dengan terungkapnya jaringan pelaku lainnya. 

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, serta VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne, disebut turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan praktik curang ini.

Namun, yang lebih mengejutkan adalah mencuatnya dugaan keterlibatan Menteri BUMN, Erick Thohir, dan kakaknya, Boy Thohir, dalam skandal ini. 

Sejumlah pihak mempertanyakan, apakah pemerintahan Prabowo yang akan datang mampu menindaklanjuti kasus ini secara tuntas? Apakah Prabowo berani mencopot Erick Thohir dan Jaksa Agung jika ditemukan indikasi keberpihakan dalam menangani kasus ini?

Dinamika Kasus dan Reaksi Publik

Setelah penangkapan Riva dan beberapa pejabat lainnya, Erick Thohir dikabarkan sempat menemui Jaksa Agung sebelum dirinya mendapat panggilan resmi. 

Tidak lama setelah pertemuan tersebut, berita mengenai keterlibatan Erick Thohir dan dugaan pengoplosan BBM mulai mereda dari perbincangan publik.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai independensi Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum, terutama terhadap elit-elit politik dan bisnis yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Muncul dua pertanyaan mendasar:

1. Akankah Prabowo mampu memimpin pemerintahan dengan para menteri yang merupakan eks rekan-rekan kabinet Jokowi?

. 3Apakah Prabowo benar-benar bisa sukses memimpin negara jika ia tidak berani menegakkan hukum terhadap Jokowi dan para mantan menterinya?

Prabowo dan Tantangan Menegakkan Hukum

Prabowo, sebagai presiden terpilih, menghadapi dilema besar dalam membentuk kabinetnya.

Sebagai pemimpin, ia memiliki kewajiban untuk menjamin supremasi hukum, namun pada saat yang sama, ia juga berada dalam lanskap politik yang kompleks, di mana banyak figur penting dalam kabinet sebelumnya memiliki kepentingan besar dalam pemerintahan baru.

Jika Prabowo benar-benar ingin menegakkan hukum secara adil, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan Kejaksaan Agung bekerja secara independen, tanpa intervensi politik. 

Dalam konteks ini, pencopotan Jaksa Agung jika terbukti melakukan pelanggaran etik atau keberpihakan menjadi sebuah opsi yang tidak bisa dihindari.

Selain itu, jika terdapat bukti kuat mengenai keterlibatan Erick Thohir dalam kasus pengoplosan BBM, maka pencopotan Erick sebagai Menteri BUMN dan Ketua Dewan Pengawas Danantara harus segera dilakukan. 

Kegagalan dalam menindaklanjuti kasus ini akan semakin menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo, bahkan sebelum ia resmi menjabat.

Dampak Politik dan Ekonomi

Menindak tegas para pejabat yang terlibat dalam skandal ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan politik nasional. 

Jika kasus ini dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, kepercayaan investor terhadap tata kelola bisnis di Indonesia bisa terganggu.

Dari sisi politik, kegagalan Prabowo dalam mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang bermasalah akan memperlemah legitimasinya sebagai pemimpin yang diharapkan membawa perubahan. 

Alih-alih menjadi presiden yang kuat, ia bisa saja dicap sebagai pemimpin yang tunduk pada tekanan elite politik lama, yang selama ini menjadi bagian dari masalah dalam tata kelola pemerintahan.

Kesimpulan

Prabowo menghadapi ujian besar sebelum ia benar-benar memegang tampuk kekuasaan. 

Masyarakat menanti sikap tegasnya dalam menegakkan hukum, terutama dalam kasus besar seperti pengoplosan BBM yang melibatkan elit politik dan bisnis.

Jika ia tidak mampu mencopot Jaksa Agung dan Erick Thohir dalam kasus ini, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahannya ke depan.

Keberanian dalam menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu akan menjadi indikator utama apakah Prabowo mampu memimpin Indonesia dengan integritas. 

Jika ia gagal mengambil langkah yang tegas, maka cita-cita perubahan yang diusungnya bisa saja hanya menjadi ilusi belaka. ***