Pengamat: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya!

PARADAPOS.COM - Pengamat politik Faizal Assegaf kembali melontarkan kritik tajam terhadap situasi politik yang sedang memanas pasca pelantikan Kepala Daerah.

Ia secara terbuka mendesak Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghadapi manuver politik Jokowi dan keluarganya.

Faizal memperingatkan bahwa jika PDIP terlalu lambat dalam merespons situasi politik, maka Jokowi dan keluarganya akan semakin bertindak semena-mena.

"Bila PDIP lambat bergerak, jelas memberi ruang bagi Jokowi dan keluarganya akan bertindak lebih kurang ajar dan brutal," ujar Faizal di X @faizalassegaf (22/2/2025).

Lebih jauh, ia bahkan mendorong Megawati untuk memimpin langsung aksi massa dan menuntut keadilan terhadap apa yang ia sebut sebagai ketimpangan politik yang sedang terjadi.

"Ibu Mega mesti berani turun ke jalan, mimpin jutaan kader PDIP datangi KPK," cetusnya.

Faizal bilang, langkah ini diperlukan untuk menuntut kesetaraan dan keadilan, termasuk menyeret Presiden Jokowi beserta keluarganya ke jalur hukum.

Ia menuding bahwa dalang dari kekacauan yang berimbas ke pemerintahan Presiden Prabowo adalah adanya campur tangan Jokowi.

"Tuntut kesetaraan dan keadilan, seret Jokowi dan keluarganya ke jalur hukum," kuncinya.

✍️
Bila PDIP lambat bergerak, jelas memberi ruang bagi Jokowi & keluarganya akan bertindak lebih kurang ajar dan brutal.

Ibu Mega mesti berani turun ke jalan, mimpin jutaan kader PDIP datangi KPK. Tuntut kesetaraan dan keadilan: Seret Jokowi & keluarganya ke jalur hukum.

*FA*

— Faizal Assegaf (@faizalassegaf) February 22, 2025

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto.

Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.

Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.

"Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani," ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).

Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.

Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.

"Posisi politik PDIP menjadi makin jelas menghadapi situasi negeri ini," kuncinya.

Megawati Melawan dengan ngeluarkan Instruksi yang tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan hari ini, Kamis (20/2/2025). Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati. 1. Untuk menuda seluruh kader Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tidak ikut retreat di…

— Henri Subiakto (@henrysubiakto) February 20, 2025

Sumber: Fajar