DPR Setujui Pemakzulan Wakil Presiden Filipina: Akankah Indonesia Mengikuti?

DPR Setujui Pemakzulan Wakil Presiden Filipina: 'Akankah Indonesia Mengikuti?'

Pemakzulan Wakil Presiden bukan sekadar isu politik, tetapi juga cerminan dari dinamika demokrasi di suatu negara.

Pada Rabu, 5 Februari 2025, DPR Filipina resmi menyetujui mosi pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte.

Keputusan ini menjadi sorotan di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

Pertanyaannya, apakah pemakzulan terhadap pejabat tinggi negara juga berpotensi terjadi di Indonesia?

Sebagian masyarakat menanggapinya dengan skeptis, sementara yang lain melihatnya sebagai kemungkinan yang tidak mustahil.

Sejarah Politik Filipina dan Jejak Kekuasaan Dinasti Marcos

Filipina memiliki sejarah politik yang penuh dinamika. Negara ini pernah mengalami kolonialisme panjang, mulai dari pendudukan Spanyol (1565–1898), Britania Raya (1762), hingga dikuasai Amerika Serikat setelah Perjanjian Paris pada 1898. Baru pada 4 Juli 1946, Filipina meraih kemerdekaan dari AS.

Dalam perjalanannya, negara ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi yang merajalela pada era Ferdinand Marcos.

Kini, Filipina dipimpin oleh Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., putra dari Ferdinand dan Imelda Marcos, yang berhasil memenangkan pemilu dengan strategi kampanye berbasis citra dan propaganda digital.

Bongbong Marcos menggunakan pendekatan "rebranding" terhadap keluarganya, membangun narasi bahwa era ayahnya adalah masa kejayaan Filipina, meskipun sejarah mencatat adanya pelanggaran HAM dan kasus korupsi besar-besaran.

Kampanye digital, kolaborasi dengan keluarga Duterte, serta penghindaran debat publik menjadi strategi kunci dalam memenangkan pemilu.

Pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte: Akibat Skandal Besar?

Kini, pemerintahan Marcos Jr. dihadapkan pada gejolak politik dengan adanya mosi pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte.

Tuduhan yang dilayangkan cukup serius, mulai dari penyalahgunaan dana publik hingga dugaan rencana pembunuhan terhadap Presiden Marcos Jr.

Pada Rabu (5/2), mayoritas anggota DPR Filipina (215 dari 316 anggota) menyetujui mosi pemakzulan.

Langkah selanjutnya adalah keputusan dari Senat Filipina yang akan menentukan nasib jabatan Sara Duterte.

Pelajaran bagi Indonesia: Mungkinkah Pemakzulan Terjadi di Sini?

Pemakzulan di Filipina menunjukkan bahwa sistem demokrasi di negara tersebut masih memiliki mekanisme kontrol yang kuat terhadap pejabat publik.

Namun, apakah Indonesia juga bisa melakukan hal serupa terhadap pejabat tinggi negara yang dianggap bermasalah?

Dalam konteks hukum, pemakzulan pejabat negara di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan harus melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi (MK) serta persetujuan MPR.

Meski prosesnya lebih kompleks dibanding Filipina, bukan berarti hal itu mustahil terjadi.

Jika melihat kasus Filipina, ada beberapa aspek yang bisa menjadi perhatian:

1. Ketegasan Lembaga Legislatif – DPR Filipina menunjukkan independensi dalam mengawal pemerintahan. Apakah DPR RI juga memiliki keberanian yang sama jika menghadapi kasus serupa?

2. Kekuatan Opini Publik – Dukungan rakyat terhadap pemakzulan Sara Duterte menunjukkan bahwa tekanan publik dapat mempengaruhi keputusan politik.

3. Transparansi dan Akuntabilitas – Tanpa sistem yang transparan, pemakzulan bisa menjadi alat politik semata.

Kesimpulan: Demokrasi yang Sehat Butuh Mekanisme Kontrol yang Kuat

Pemakzulan Wakil Presiden Filipina menjadi bukti bahwa pejabat publik tetap bisa dimintai pertanggungjawaban, terlepas dari kekuatan politik yang mereka miliki.

Indonesia sebagai negara demokrasi juga perlu memastikan bahwa sistemnya mampu menjaga akuntabilitas pejabat negara, termasuk melalui mekanisme pemakzulan jika diperlukan.

Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah pemakzulan bisa terjadi di Indonesia, tetapi kapan dan bagaimana mekanisme itu dapat berjalan dengan efektif tanpa intervensi politik yang berlebihan. ***

Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes

Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen – Rabu, 5 Februari 2025