PARADAPOS.COM - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp202,5 miliar kepada Google karena terbukti melakukan praktik monopoli terkait sistem pembayaran di Google Play Store.
Dalam pernyataan resminya pada Rabu (22/1), KPPU menegaskan bahwa Google menyalahgunakan posisi dominannya dengan memaksakan penggunaan Google Play Billing System (GPB System), yang berdampak pada pembatasan pasar dan perkembangan teknologi. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Selain denda, Google diwajibkan untuk menghentikan layanan Google Play Billing System. Putusan tersebut diumumkan oleh Majelis Komisi pada 21 Januari 2025, dengan Hilman Pujana sebagai ketua majelis, didampingi Mohammad Reza dan Eugenia Mardanugraha sebagai anggota.
Latar Belakang Penyelidikan
Penyelidikan terhadap kebijakan sistem pembayaran Google dimulai oleh KPPU sejak Juni 2024. Fokusnya adalah aturan yang mewajibkan pengembang aplikasi menggunakan GPB System untuk mendistribusikan aplikasi melalui Google Play Store. Jika tidak mematuhi aturan ini, aplikasi mereka akan dihapus dari platform.
Google juga memberlakukan biaya layanan sebesar 15 persen hingga 30 persen melalui GPB System. Hal ini dinilai membatasi pilihan metode pembayaran bagi pengguna dan memberikan beban tambahan bagi pengembang.
Google Ajukan Banding
Majelis Komisi menemukan bahwa Google Play Store merupakan satu-satunya toko aplikasi yang tersedia secara pra-instal pada perangkat Android, dengan pangsa pasar mencapai 50 persen.
“Aturan mewajibkan penggunaan GPB System untuk semua transaksi produk dan layanan digital di Google Play Store telah merugikan pengguna dan pengembang aplikasi,” ujar KPPU.
Menanggapi putusan ini, juru bicara Google mengungkapkan bahwa perusahaan akan mengajukan banding. "Kami berkomitmen untuk mematuhi hukum Indonesia sambil terus mendukung ekosistem aplikasi yang sehat dan kompetitif di Indonesia," ujarnya kepada Reuters, Rabu (22/1).
Kerugian bagi Pengembang
Dalam persidangan, terungkap bahwa penerapan GPB System membatasi metode pembayaran yang tersedia, sehingga menyebabkan penurunan jumlah pengguna aplikasi dan transaksi. Kondisi ini berdampak pada penurunan pendapatan pengembang. Biaya layanan GPB System juga meningkatkan harga aplikasi hingga 30 persen.
Sanksi lain yang merugikan pengembang adalah penghapusan aplikasi dari Google Play Store atau pembatasan pembaruan jika mereka tidak mematuhi kebijakan GPB System. Akibatnya, beberapa aplikasi hilang dari platform, mengurangi pilihan konsumen.
Untuk memitigasi kerugian, KPPU memerintahkan Google membuka akses bagi pengembang ke program User Choice Billing (UCB). Program ini memberikan insentif berupa pengurangan biaya layanan sebesar minimal 5 persen selama satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Artikel Terkait