paradapos.com- Ganjar Pranowo mendapat pertanyaan dari petani soal kelangkaan pupuk saat berkunjung di Pasar Limpung, Batang, Rabu (17/1/2024). Capres nomor urut 3 itu menegaskan kelangkaan pupuk karena kuotanya memang berkurang dari pemerintah pusat.
Mulanya, Ganjar tiba di pasar langsung menemui para pedagang untuk cek harga bahan pokok. Para pedagang dan warga justru heboh, meminta salaman dan berfoto bareng.
Setelah itu, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu singgah di warung untuk ngobrol santai bersama para pedagang. Namun, ada seorang petani bernama Sayono menghampiri dan bertanya soal pupuk.
“Soal pupuk langka, Pak. Petani kesulitan mendapatkan pupuk,” kata Sayono.
Baca Juga: Kanwil DJP Jateng I Kukuhkan 200 Relawan Pajak
Dari informasi yang diterima bahwa kelangkaan pupuk itu karena adanya program kartu tani.
“Katanya karena ada kartu tani,” selorohnya.
Oleh Ganjar, hal itu dijawab secara tegas bahwa kelangkaan pupuk karena memang kuota dari pusat tidak sebanding dengan kebutuhan petani. Dan, bukan karena kartu tani.
“Kartu tani mau dihapus, kalau kuota pupuknya berkurang kan memang yang buat langka itu soal kuotanya bukan kartunya,” jelas Ganjar.
Baca Juga: Henderson Tinggalkan Kamp Pelatihan Al-Ettifaq, Tanda-Tanda Pindah Ke Eropa Semakin Nyata
Capres beramput putih itu pun memberikan solusi bahwa kelangkaan pupuk akan teratasi kalau kuotanya ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan petani.
“Harusnya ini diatur. Justru kalau pupuk subsidi dijual terbuka malah bisa dikuasai orang-orang tertentu. Maka, pemerintah harus bisa mengatur itu,” tegasnya.
Jawaban Ganjar itu dibenarkan oleh Heri, salah seorang pengecer pupuk. Menurutnya, pupuk khusus petani memang tidak cukup karena kuotanya dikurangi.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: panturanetwork.com
Artikel Terkait
Ahok Mundur Dukung Ganjar, Menteri BUMN Erick Terus Terang Dukung Prabowo
Pinjol BRI Rp25 Juta: Bunga 1,24 Persen, Cair 15 Menit, Modal KTP!
Grand Opening 911 Coffee, Bupati Garut Sebut TNI-Polri Dukung Kedatangan Investor
Erick Thohir Anggap Usulan Perubahan BUMN Jadi Koperasi Sebagai Sebuah Ironi