paradapos.com: Dalam upaya mewujudkan transportasi yang efisien dan terintegrasi di DKI Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional untuk MRT East-West Phase I Stage I di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Proyek tersebut merupakan langkah maju dalam mengembangkan sistem transportasi massal di DKI Jakarta dan sekitarnya yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Jakarta dan sekitarnya.
Proyek ini diwujudkan melalui dukungan mitra internasional yakni Japan International Cooperation Agency (JICA), yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Proyek MRT East-West terdiri atas 2 fase, fase pertama meliputi Kembangan–Medan Satria sepanjang 39,3 km dan fase kedua sepanjang 50,4 km mulai dari Balaraja-Kembangan hingga Medan Satria-Cikarang.
“Dan ini masalahnya infrastruktur, jadi dalam konteks Proyek Strategis Nasional sudah biasa lintas wilayah, lintas daerah. Yang penting kan investornya ada, pengelola proyeknya ada, nanti operasionalnya juga jelas. Kepemilikan dari MRT operation juga jelas. PT MRT nya juga jelas,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin Rapat Koordinasi tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa proyek MRT East-West Phase I Stage I tersebut tidak hanya akan mengurangi kemacetan, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi Indonesia.
Penandatanganan Minutes of Discussion Phase 1 Stage 1 antara JICA, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Pemprov DKI, dan MRTJ pada November 2023, menandai langkah konkrit dalam perwujudan proyek tersebut.
Dengan dukungan pendanaan yang kuat dari JICA sebesar USD3 miliar, proyek ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya.
Komitmen kerja sama juga telah ditunjukkan saat Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menandatangani pledge Pembangunan MRT Jalur Timur–Barat pada 16 Desember 2023 lalu.
Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi tersebut, Menko Airlangga akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyelenggaraan MRT East West, sebagai dasar Loan Negotiation dan Loan Signing pada Maret 2024 nanti.
Menko Airlangga berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan kelancaran pembangunan proyek tersebut, tentunya dengan didukung oleh sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra internasional.
Menko Airlangga juga menekankan pentingnya proyek ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki dan meningkatkan sistem transportasi massal di ibukota.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: suarakarya.id
Komentar