Kereta Cepat di Asia Tenggara, Indonesia Berhasil, Thailand Sedang Membangun, Malaysia dan Singapura Belum Jelas

paradapos.com: Kereta cepat sangat diidam-idamkan warga di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang bisa merealisasikannya. Jakarta - Bandung telah dilayani kereta cepat sehingga dengan jarak 173 kilometer bisa ditempuh hanya 20 menit.

Setelah Indonesia, kereta cepat bakal ada di Thailand. Seperti halnya Indonesia, pembangunan kereta cepat di negeri gajah putih itu, pemerintah Thailand menggandeng China.

Baca Juga: Bantuan Pangan CBP Tahap II Mampu Jaga Kenaikan Harga Beras

Kereta cepat pun hendak dibangun untuk menghubungkan Kuala Lumpur (Malaysia) dan Singapura. Namun rencana pembangunannya belum jelas menyusul beberapa perusahaan Jepang mundur dari proyek kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura.

Menurut sejumlah narasumber pemerintah dan perusahaan, pada Kamis (11/1/2024), sejumlah perusahaan, termasuk East Japan Railway Co., yang sebelumnya berharap bisa menerapkan sistem kereta berkecepatan tinggi Shinkansen pada proyek kereta Kuala Lumpur-Singapura, telah memutuskan mundur.

Mereka mundur lantaran proyek tersebut dianggap terlalu berisiko karena tak mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah Malaysia.

Baca Juga: 662 Mahasiswa Diwisuda, STIE Indonesia Segera Berubah Menjadi Universitas

Padahal tahun 2013, Pemerintah Malaysia dan Singapura mencapai kesepakatan dasar mengerjakan proyek kereta cepat.

Kesepakatan itu berupa pembangunan jalur kereta cepat sepanjang 350 kilometer yang akan memangkas waktu perjalanan dari Kuala Lumpur ke Singapura menjadi 90 menit, dari sebelumnya empat jam dengan berkendara mobil.

East Japan Railway dan perusahaan perdagangan Sumitomo Corporation menyatakan tertarik menggarap proyek tersebut.

Baca Juga: Pengembang dari Tiga Negara Berkolaborasi Bangun Mustika Garden Tamansari di Bekasi

Pada 2015, Menteri Transportasi Jepang Keiichi Ishii memperkenalkan sistem Shinkansen kepada pemerintah Malaysia saat mengunjungi Kuala Lumpur.

Namun, pada 2021, Perdana Menteri Malaysia pada masa itu, Muhyiddin Yassin, membatalkan proyek tersebut karena beban keuangan.

Mundurnya perusahaan Jepang memberi kesempatan kepada pesaing-pesaingnya dari China untuk memperkuat pembangunan infrastrukturnya di Asia Tenggara.