Diana Dewi Ingin Tiga Paslon Capres-Cawapres Konsen Pemberantasan Pungli yang Membebani Dunia Usaha di Daerah

paradapos.com: Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi minta agar tiga pasangan calon presiden- wakil presiden 2024 konsen terhadap pemberantasan pungutan liar (pungli)  oleh oknum pejabat di daerah- daerah.

Sebab, pungli yang dilakukan oknum pejabat di daerah membebani para pelaku dunia usaha yang membuka usaha di daerah-daerah.

Diana Dewi menyatakan bahwa praktik pungli di daerah masih marak. Ia bersyukur  bahwa praktik pungli sudah tidak ada di DKI Jakarta. Artinya para pengusaha di Jakarta yang hendak mengembangkan usahanya tidak dibebani pungli. Jika ada retribusi, dibebankan kepada yang mengurus perizinan berusaha, hal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Kadin Gelar Dialog Ekonomi Bersama Capres, Fokus pada Visi Indonesia Emas 2045

"Kita ingin para pejabat di daerah  mau memberantas pungli itu. Nah kami ingin komitmen paslon capres-cawapres  memberantas  pungli, dan disampaikan secara sungguh- sungguh dalam dialog capres bersama Kadin Kamis malam besok," kata Diana Dewi.

Diana menyebut bahwa Kadin daerah ingin berdialog dengan calon pemimpin nasional. Sebab, Kadin daerah ingin berperan  optimal, menjadi bagian dalam membangun ekonomi Indonesia.

Hadir dalam press conference dialog capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Wijayanto Samirin, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Rosan P. Roeslani, dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Arsjad Rasjid juga menyampaikan rasa apresiasinya atas kesempatan yang telah diberikan Kadin Indonesia kepada para capres.

Baca Juga: Kadin-DKI Bersemangat Wujudkan Jakarta Sebagai Kota Global Berdaya Saing
  
Tim Ekonom pasangan calon Presiden Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar (AMIN) Wijayanto Samirin mengatakan Kadin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya memajukan dan menyejahterakan Indonesia.

"Untuk AMIN, kita mengharapkan Indonesia Emas, bukan saja Indonesia yang GDP (gross domestic product) per kapitanya tinggi, tapi Indonesia yang satu kemakmuran, sehingga AMIN mengusung visi misi 'Indonesia Adil Makmur Untuk Semua'. Ketika kita menulis visi misi ini, secara sadar kita cantumkan peran penting Kadin,  ada 37 item program prioritas yang nanti akan dielaborasi Pak Anies Baswedan saat dialog nanti," ujarnya Wijayanto.

Dalam dokumen visi-misi capres dan cawapres nomor urut 01 tersebut, Kadin diharapkan menjadi mitra pemerintah, membangun dan mengembangkan dunia industri di Indonesia.

Baca Juga: Bantu MCK untuk Warga, KADIN DKI Jakarta Gelar Turnamen Golf Charity 2023

Hal tersebut menunjukkan bahwa AMIN menjadikan Kadin bagian penting dalam upaya mewujudkan kemakmuran dan kesetaraan.

Sejumlah target ekonomi AMIN terdiri atas pertumbuhan ekonomi 5,5-6,5 persen, inflasi 2-3 persen, kontribusi industri manufaktur 22-23 persen, tax ratio 14 persen, debt to GDP ratio maksimal 30 persen, logistic cost to GDP ratio 16-18 persen, Indeks Persepsi Korupsi 44-46, dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 5 persen.

Ketua Kadin DKI Jakarta Hj Diana Dewi (kedua dari kanan) menyampaikan harapannya agar tiga Capres komit memberantas pungli yang membebani pelaku usaha di daerah- daerah.

Lebih lanjut, Kadin dinilai merupakan edukasi terbaik bagi korporasi untuk mendorong transparansi dan <span;>good corporate governance <span;>(GCG) dan mekanisme paling efektif untuk melakukan pemerataan kesejahteraan (wealth distribution).

Menurut AMIN, pasar modal Indonesia masih belum inklusif karena penikmat dari keuntungan hanya diterima seolah-olah oleh kelompok tertentu saja.

"Di banyak negara, bahkan welfare state, para pensiun tetap bisa hidup nyaman karena mereka punya aset di pasar modal. Ini yang akan kita dorong," ucap dia.

AMIN menilai upaya memperbaiki pasar modal sama dengan mentransformasi keseluruhan ekonomi (the whole economy).

"Ini seperti gunung es. Pasar modal ujungnya, tapi kalau kita ingin ujungnya ini makin melonjak ke atas, yang harus kita kerjakan adalah yang ada di bawah itu harus kita perkuat. PR (pekerjaan rumah) besarnya kepastian hukum, konsistensi regulasi, pemberantasan korupsi, daya beli rakyat, kualitas birokrasi, industrialisasi, stabilitas politik, stabilitas makro, dan lain sebagainya," ujar Wijayanto. ***