SINAR HARAPAN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 terkait Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Aturan ini menandai langkah penting dalam upaya OJK untuk memperkuat perlindungan bagi konsumen dan masyarakat di sektor keuangan.
Penerbitan aturan baru ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Baca Juga: Saham SMGA Bakal Melantai Bulan Ini! Simak Rencana Perseroan Setelah IPO
POJK ini menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta memperbaiki beberapa POJK lainnya.
"POJK Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah respons cepat OJK sebagai regulator atas amanat UU P2SK untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat," ungkap Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, dalam pernyataan resmi pada Selasa, 9 Januari 2024.
Penguatan regulasi perlindungan konsumen dalam POJK ini mempertimbangkan perluasan pelaku usaha jasa keuangan, pertumbuhan layanan digital di sektor keuangan, serta dinamika yang semakin kompleks dalam industri keuangan.
Baca Juga: Rupiah Diprediksi Alami Konsolidasi terhadap Dolar AS
POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga menegaskan kewenangan OJK dalam mengawasi Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Market Conduct) terkait desain, informasi produk, pemasaran, perjanjian, layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.
"Kontrol Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap mereka dalam setiap aktivitas bisnis di sektor keuangan, sambil memberikan ruang bagi perkembangan yang adil, efisien, dan transparan," jelas Friderica.
Berikut adalah 11 substansi utama dalam POJK baru yang menguatkan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan:
Baca Juga: Harga Emas Antam Merosot Rp7.000 per gram, Berikut Update Harga Emas Terkini Hari Ini
1. Penyesuaian cakupan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan prinsip perlindungan konsumen.
2. Larangan bekerja sama dengan pihak tanpa izin di sektor keuangan.
3. Hak, kewajiban, dan larangan bagi calon konsumen, konsumen, dan PUJK.
4. Pencantuman biaya dan komisi kepada agen pemasaran dalam perjanjian.
5. Mekanisme penagihan, pengambilalihan agunan pada produk kredit dan pembiayaan.
6. Penyesuaian waktu layanan pengaduan bagi PUJK.
7. Perlindungan data, keamanan sistem informasi, dan ketahanan siber.
8. Pengawasan perilaku PUJK (market conduct).
9. Penguatan regulasi pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi.
10. Pengajuan keberatan terhadap sanksi administratif oleh OJK.
11. Penguatan kewenangan OJK dalam gugatan perdata.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: sinarharapan.co
Komentar