ADB Kucurkan 650 Juta USD untuk Tingkatkan Sarana Kesehatan RI

paradapos.com - Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyetujui pinjaman investasi senilai 650 juta USD atau setara Rp10,1 triliun guna memperbarui dan memperkuat fasilitas kesehatan primer di seluruh Indonesia.

Dana ini juga akan dialokasikan untuk laboratorium kesehatan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung tindakan pencegahan, deteksi, dan penanganan berbagai penyakit menular, non-menular, dan kondisi kesehatan lainnya.

Direktur Pembangunan Manusia dan Sosial ADB, Karin Schelzig, menyatakan bahwa proyek PLUS (Peningkatan dan Penguatan Laboratorium Layanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Masyarakat) secara langsung mendukung dua inisiatif pemerintah dalam Agenda Transformasi Kesehatan Indonesia.

Kedua inisiatif itu yaitu SOPHI (Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia) dan InPULS (Penguatan Sistem Laboratorium Kesehatan Masyarakat Indonesia).

Pada tanggal 13 Desember, Schelzig menekankan bahwa investasi ini merupakan kontribusi ketiga ADB terhadap upaya transformasi kesehatan Indonesia setelah pandemi.

Proyek-proyek PLUS, SOPHI, dan InPULS merupakan hasil kerja sama pendanaan antara ADB, Bank Dunia, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan Islamic Development Bank (IsDB).

Fokus proyek ini adalah mengatasi kesenjangan dalam fasilitas kesehatan, laboratorium kesehatan masyarakat, dan rumah sakit rujukan di Indonesia.

Upaya ini mencakup peningkatan lebih dari 10.000 fasilitas kesehatan primer dan lebih dari 500 laboratorium kesehatan masyarakat untuk memenuhi standar layanan minimal.

Dengan dana gabungan sebesar US$4 miliar atau Rp62 triliun, dukungan tersebut mencakup pengadaan peralatan, pengiriman, instalasi, pelatihan pengguna, layanan operasional, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas operasional dan pemeliharaan peralatan.

Dalam kerangka proyek SIHREN, SOPHI, dan InPULS, Kementerian Kesehatan telah merinci skema sebagai berikut:

• SIHREN: Pembiayaan dari IsDB, Bank Dunia, AIIB; Penerima melibatkan rumah sakit rujukan nasional, provinsi, dan tingkat kabupaten/kota; Pelaksanaan periode 2024-2027.
• SOPHI: Pembiayaan dari AIIB, ADB, Bank Dunia; Penerima mencakup Puskesmas, Pos Kesehatan Desa, dan Pos Pelayanan Terpadu; Pelaksanaan periode 2024-2028.
• InPULS: Pembiayaan dari Bank Dunia, ADB; Penerima termasuk laboratorium tingkat 2, 3, 4, dan 5; Pelaksanaan periode 2024-2028.

Pemerintah berupaya mencari alternatif pembiayaan untuk pengadaan peralatan kesehatan dan mendistribusikannya secara merata melalui kerangka ini.

Namun, kekhawatiran muncul terkait biaya dana yang terkait dengan skema pembiayaan multilateral ini dan potensi keterlibatan vendor internasional dalam pengadaan peralatan kesehatan, mengurangi peluang bagi pelaku bisnis lokal.

Meskipun perusahaan lokal dapat memasok peralatan untuk proyek InPULS dan sebagian SOPHI, kemungkinan vendor internasional tetap terbuka, memerlukan kebijakan yang hati-hati dari Kementerian Kesehatan. ***